KOTA BEKASI, dailyindonesia.co — Penegasan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang menyatakan hibah APBD sebesar Rp4,5 miliar tidak akan mengganggu independensi penegakan hukum mendapat bantahan keras dari praktisi kemanusiaan sekaligus pemerhati kebijakan publik, Frits Saikat. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai kepura-puraan yang memalukan dan menghina akal sehat masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, menjelaskan dana hibah tahun anggaran 2026 tersebut dialokasikan untuk penataan fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta renovasi aula guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi hal itu, Frits Saikat menyindir tajam alasan perbaikan fasilitas tersebut. Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: selama ini warga maupun mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi kerap tidak diizinkan masuk ke lingkungan kantor, bahkan harus berdialog di halaman depan pagar.
“Lalu apa gunanya merenovasi aula? Jika jujur, sebaiknya mereka bilang saja untuk merenovasi pagar. Ini penipuan berkedok pelayanan, cara menghabiskan uang rakyat demi mempercantik wajah birokrasi yang sudah jauh dari nurani,” ujar Frits dengan nada sinis, Kamis (18/6/2026).
Ia menegaskan mustahil sebuah lembaga penegak hukum bisa tetap independen saat menerima dana besar dari pemerintah daerah yang menjadi salah satu pihak yang diawasi.
“Sungguh kebodohan jika ada yang percaya hibah Rp4,5 miliar tidak menggerogoti integritas. Jangan pernah mengaku mandiri saat tangan sudah menggenggam uang dari penguasa daerah. Itu kebohongan terbesar yang menghina logika publik,” tegasnya.
Frits menilai kebijakan ini membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan. Lembaga yang seharusnya menjadi penyeimbang keadilan justru terkesan menjual kemandiriannya demi kepentingan sesaat. “Inilah wajah nyata penegak hukum yang kehilangan arah dan adab,” pungkasnya.
