JAKARTA, dailyindonesia.co — Dinamika kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru setelah pemerintah resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Posisi tersebut kini diserahkan kepada Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala. Pergeseran mendadak ini memicu perbincangan luas di ruang publik, tak hanya soal arah kebijakan gizi nasional ke depan, tetapi juga menyentuh isu etika politik, kesesuaian kompetensi, dan kualitas tata kelola birokrasi.
Sejak awal dilantik, kepemimpinan Dadan Hindayana memang selalu dibayangi keraguan dan kritik. Dua hal utama yang menjadi sorotan tajam masyarakat adalah rekam jejak hukum yang masih menjadi tanda tanya serta latar belakang akademis yang dinilai kurang relevan dengan tugas pokok lembaga.
Nama Dadan sempat terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, yang secara perlahan menggerus kepercayaan dan legitimasi moralnya di mata publik. Di sisi lain, latar belakang keilmuannya sebagai ahli entomologi — ilmu yang mempelajari serangga — dianggap banyak pihak tidak sejalan dengan tugas utama BGN yang menangani urusan nutrisi, gizi, dan ketahanan pangan dalam skala besar.
Menanggapi pergantian ini, Tokoh Pers Nasional sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, memberikan pandangan kritis yang tajam. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menilai akhir masa jabatan Dadan merupakan sebuah pelajaran pahit sekaligus kemalangan yang sangat memprihatinkan bagi seorang pejabat publik.
“Apa yang menimpa Dadan Hindayana adalah sebuah kemalangan yang sangat menyedihkan. Sejak hari pertama dilantik, posisinya sudah rapuh karena langsung dipertanyakan publik. Pasalnya, nama beliau sudah terhubung dengan kasus dugaan korupsi dana hibah di Halmahera Barat. Belum lagi latar belakang pendidikannya sebagai ahli serangga, yang sama sekali tidak relevan untuk memimpin lembaga yang mengurusi gizi dan kesehatan manusia,” ungkap Wilson Lalengke di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Jurnalis senior ini juga menyayangkan sikap Dadan yang terus bertahan meski terus mendapat kritik keras, hingga akhirnya harus menerima kenyataan pahit digantikan oleh bawahannya sendiri. Menurutnya, akan jauh lebih bermartabat dan bijaksana jika yang bersangkutan berinisiatif mundur secara sukarela sebelum keputusan pencopotan itu ditetapkan.
“Diganti secara paksa oleh wakilnya sendiri, dalam budaya birokrasi itu adalah pukulan telak bagi harga diri dan wibawa seorang pemimpin. Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi siapa pun yang menduduki jabatan negara: tahu kapan harus meletakkan tanggung jawab ketika kepercayaan rakyat sudah tidak ada lagi,” tegas Wilson dengan lugas.
Secara filosofis, ketidaksesuaian antara latar belakang dengan jabatan yang diemban ini mengingatkan pada prinsip yang digagas filsuf Yunani Kuno, Plato, dalam bukunya The Republic. Melalui konsep Philosopher King, Plato menekankan prinsip Orang Tepat di Tempat Tepat. Ia meyakini bahwa sebuah institusi hanya akan berjalan adil dan efektif jika dipimpin oleh orang yang memiliki pengetahuan serta kompetensi sesuai bidangnya. Menempatkan ahli serangga untuk mengurus gizi manusia adalah bentuk anomali yang merusak efisiensi kerja birokrasi.
Sementara itu, dari sisi integritas, pemikiran filsuf Prancis Albert Camus mengingatkan bahwa bertahan terus-menerus di posisi kekuasaan saat legitimasi moral sudah hilang, adalah perbuatan yang sia-sia dan merusak diri sendiri. Sikap enggan mundur menunjukkan ketidakmampuan pemimpin dalam membaca situasi dan mengabaikan etika publik.
Dalam kerangka bernegara, nilai luhur Sila Keempat Pancasila menuntut kebijaksanaan dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Penempatan pejabat negara wajib mengutamakan profesionalisme serta kebersihan rekam jejak sebagai syarat mutlak. Pergantian pucuk pimpinan ini diharapkan menjadi titik balik bagi Badan Gizi Nasional untuk memulihkan kinerja, mengembalikan fokus pada pelayanan publik, serta membersihkan nama baik institusi dari bayang-bayang ketidakpercayaan masyarakat.
