Trenggalek, dailyindonesia.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini bertujuan mempercepat pembahasan perubahan APBD sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD saat ini.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menekankan pentingnya percepatan pembahasan perubahan APBD ini karena masa transisi. Ia berharap evaluasi dari gubernur dapat segera diterima agar pelaksanaan APBD tidak terhambat.
“Sebelum tanggal 25 Agustus, anggota dewan sudah harus menyelesaikan tugasnya. Kami berharap evaluasi dari gubernur bisa segera diterima agar tidak ada kendala dalam APBD,” ungkap Doding Rahmadi dalam rapat tersebut.
Perubahan APBD 2024 ini mencatat tambahan pendapatan sekitar Rp 8 miliar, sementara belanja meningkat hingga Rp 53 miliar. Meskipun terjadi defisit sebesar Rp 109 miliar, Doding menjelaskan bahwa defisit ini akan ditutup dengan sisa anggaran tahun 2023. Total belanja dalam APBD perubahan ini mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
Fokus utama dalam peningkatan belanja tersebut adalah untuk maksimalisasi belanja darurat, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. “Kami mendengar keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan. Saat ini, tingkat kemantapan jalan hanya mencapai 76 persen, sisanya masih banyak yang rusak,” tambah Doding.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, juga menegaskan pentingnya percepatan pembahasan ini untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak mereka dalam pembangunan. Ia mengapresiasi DPRD yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan APBD.
“Percepatan ini menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Terima kasih kepada teman-teman di DPRD,” kata Bupati Arifin.
Selain itu, Bupati Arifin menyampaikan bahwa DPRD meminta pelaksanaan APBD perubahan ini dilakukan lebih cepat serta memperkecil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Bupati juga menyebutkan bahwa akhir tahun ini akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah, terutama terkait dengan ketersediaan pangan, pengendalian inflasi, dan perbaikan infrastruktur.
“Akhir tahun ini cukup berat, kami tetap fokus pada ketersediaan pangan, pengendalian inflasi, dan perbaikan infrastruktur,” tutupnya.
