Trenggalek, dailyindonesia.co – Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya alokasi anggaran belanja infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Trenggalek. Kritik tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Bakeuda (Badan Keuangan Daerah) di gedung DPRD Trenggalek pada Kamis.
Mugianto mencatat bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya yang dikelola oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), hanya sebesar 38 milyar. Beliau menilai jumlah tersebut tidak mencukupi untuk menanggulangi kerusakan yang melanda jalan dan jembatan di Kabupaten Trenggalek.
“Dulu masih Bupatinya Mulyadi, anggaran belanja infrastruktur mencapai lebih dari 300 milyar per tahun. Meski demikian, hal tersebut masih belum mencukupi untuk menyelesaikan semua masalah infrastruktur” kata Mugianto usai rapat bersama Bakeuda Trenggalek. Kamis (29/02/2024).
Terkait minimnya anggaran belanja infrastruktur pada Dinas PUPR, yang sebelumnya telah diindikasikan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, pada penghujung tahun 2023, ia telah memberikan masukan dan melakukan perdebatan dalam rapat Banggar, namun minimnya alokasi anggaran tersebut tetap disahkan melalui rapat paripurna.
“Mengacu pada Permendagri yang menetapkan bahwa belanja infrastruktur atau belanja publik minimal harus mencapai 40 persen dari total APBD. Sementara itu, total APBD Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 mencapai 1,9 triliun,” imbuhnya.
Selain itu, Mugianto juga menjelaskan terkait kurangnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023. Dari target 287 milyar, hanya tercapai 267 milyar, menyisakan selisih 20 milyar.
“Dari target PAD yang nilainya 287 milyar, hanya terealisasi 267 milyar. Jadi ada 20 milyar yang tidak tercapai, itu menyebar di hampir semua OPD penghasil,” jelas Mugianto.
Mugianto juga menegaskan pentingnya memastikan agar target pendapatan tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Ia mengingatkan OPD dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk lebih cermat dan sigap dalam bekerja. Mugianto berharap Bakeuda dapat mengawal OPD penghasil sehingga di akhir tahun tidak ada alasan atau dalih jika target tidak terpenuhi.
“Kita berharap Bakeuda mengawal OPD penghasil, biar di akhir tahun nanti tidak banyak yang berdalih atau alasan jika tidak memenuhi target,” pungkasnya. (ld)
