Trenggalek, dailyindonesia.co – Pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung pada 14 Februari 2024, empat penyandang disabilitas, termasuk Tuna Daksa dan Tuna Netra, aktif menyalurkan hak suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Disabilitas Desa Prambon, Kecamatan Tugu. Meskipun beberapa dari mereka berhasil berpartisipasi, tantangan aksesibilitas tetap menjadi sorotan utama.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Bupati mengakui adanya kendala aksesibilitas yang perlu diperhatikan. “Ini menjadi masukan buat kami. Dan saya mohon maaf. Ini nanti saya sampaikan ke KPU karena ini nanti juga ada gelaran Pilkada,” katanya.
Salah satu masalah yang dihadapi penyandang disabilitas adalah jarak TPS yang masih cukup jauh. Mas Ipin, yang mewakili kelompok tersebut, menekankan pentingnya memilih tempat yang dekat dengan akses mereka. Meskipun desa inklusi memiliki aksesibilitas yang baik, beberapa TPS masih berjarak sekitar 200 meter. Ia berharap agar pemerintah desa dan KPU lebih proaktif dalam memastikan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas di masa depan.
Mas Ipin juga menyuarakan perlunya pendataan yang lebih aktif terhadap para pendatang, terutama difabel yang tinggal di rumah inklusi. Beberapa difabel setelah menikah menghadapi kendala terkait KTP yang masih lama dan kurangnya fasilitas karena akses informasi yang terbatas. “Harapan kami besok ke depan Pak RT, Pak RW itu aktif mendata para pendatang,” tegasnya.
Meskipun empat penyandang disabilitas di Kampung Inklusi berhasil menyalurkan hak suara mereka, Slamet, seorang penyandang Tuna Daksa, menyampaikan kebahagiannya. “Senang bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu kali ini,” kata Slamet yang duduk di kursi roda. Dia berharap agar lebih banyak orang seperti dirinya dapat terfasilitasi dengan baik untuk ikut serta dalam pesta demokrasi.
Keseluruhan, partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu membuka mata terhadap tantangan aksesibilitas yang masih dihadapi. Harapan diungkapkan agar pemerintah desa, RT/RW, dan KPU dapat lebih proaktif dalam mengatasi kendala ini untuk menciptakan pemilihan yang inklusif bagi seluruh warga negara.
