KOTA BEKASI, dailyindonesia.co — Pengelolaan anggaran publikasi atau Advertorial (ADV) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi menuai kritik tajam dari aktivis sosial kemanusiaan Frits Saikat. Ia mempertanyakan transparansi mekanisme penempatan kerja sama dengan media massa, yang disinyalir berjalan tidak setara di kalangan insan pers.
“Disinyalir ada beberapa media yang dianakemaskan oleh Diskominfo tanpa ketentuan yang jelas dan transparan. Ini bentuk murni dari pembodohan akal sehat,” tegas Frits Saikat, Selasa (18/8/2026).
Menurut Frits, kritik ini bukan untuk menghambat kerja sama pemerintah dengan media, melainkan mendorong agar setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara terbuka, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
Minta Mekanisme Penentuan Dibuka Secara Terbuka
Frits meminta Diskominfostandi Kota Bekasi menjelaskan secara terbuka mekanisme penentuan media yang menerima kerja sama ADV. Mulai dari persyaratan perusahaan pers, tata cara pengajuan, kriteria penilaian, daftar media yang bekerja sama, hingga besaran anggaran yang diterima masing-masing.
“Kalau memang mekanismenya sudah sesuai aturan, buka saja kepada publik. Media mana yang mendapat kerja sama, apa persyaratannya, bagaimana penilaiannya, dan berapa nilainya. Dengan begitu tidak ada ruang bagi prasangka maupun dugaan tebang pilih,” ujarnya.
Verifikasi Media Harus Berstandar Dewan Pers
Frits juga menyoroti pentingnya memastikan legalitas dan profesionalitas perusahaan pers sebelum menjalin kerja sama. Ia mengingatkan bahwa Dewan Pers memiliki mekanisme pendataan dan verifikasi perusahaan pers yang mencakup badan hukum, struktur redaksi, penanggung jawab, alamat, serta standar profesionalisme — yang datanya dapat diakses publik.
“Jangan sampai media yang benar-benar menjalankan jurnalistik secara profesional justru tidak mendapat ruang yang proporsional, sementara media yang belum jelas statusnya mendapat prioritas. Kalau ada dasar penilaiannya, mari dibuka dan diuji bersama,” tandasnya.
Jangan Ganggu Independensi Pers
Poin tak kalah penting, Frits mengingatkan agar kerja sama publikasi tidak dijadikan alat mempengaruhi kebebasan pers. Konten berbayar harus dibedakan secara jelas dari karya jurnalistik.
“Media tetap punya fungsi kontrol sosial. Kerja sama ADV jangan sampai membuat wartawan kehilangan keberanian mengkritik pemerintah. Pemerintah butuh media yang profesional, bukan media yang hanya memberitakan hal-hal yang menyenangkan,” tegasnya.
Transparansi, kata Frits, justru melindungi semua pihak — pemerintah dari tudingan permainan anggaran, media dari prasangka, dan masyarakat dari informasi yang tidak seimbang.
Usulkan Anggaran Dialihkan untuk Tingkatkan Kompetensi Wartawan
Frits juga mengusulkan agar sisa atau efisiensi anggaran publikasi dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas jurnalistik, antara lain memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kota Bekasi.
“Kalau ada anggaran yang bisa dialihkan, kenapa tidak untuk peningkatan kompetensi wartawan? UKW bisa memberi manfaat langsung bagi kualitas jurnalistik kita,” ujarnya.
Desakan Akhir: Stop Pembodohan Akal Sehat
Frits kembali mendesak Diskominfostandi Kota Bekasi untuk memberikan penjelasan terbuka dan mempublikasikan data kerja sama ADV. Keterbukaan penggunaan anggaran APBD adalah hak publik dan bagian dari akuntabilitas pemerintahan.
“STOP upaya pembodohan akal sehat. Lakukan transparansi ADV untuk rekan-rekan media. Jangan ada ruang untuk tebang pilih. Kalau mekanismenya memang objektif dan sesuai aturan, buka kepada publik,” tegas Frits.
Catatan Redaksi: Pernyataan terkait dugaan perlakuan khusus terhadap media tertentu merupakan pandangan Frits Saikat dan belum dapat diverifikasi secara independen. Redaksi telah memberikan ruang kepada Diskominfostandi Kota Bekasi untuk menyampaikan penjelasan, dasar kebijakan, serta data kerja sama ADV guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan adil. Hingga berita ditulis, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi.
