Kota Bekasi, dailyindonesia.co – Menanggapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat terkait penanganan dan perlakuan terhadap tahanan titipan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Juhasan Anto Suseno S.E. Bin Ersan (Alm), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi menerbitkan siaran pers resmi pada Jumat (24/7/2026).
Dalam klarifikasinya, Humas Lapas Bekasi menegaskan bahwa Juhasan benar berada dalam status tahanan titipan Kejari Kota Bekasi sejak 15 Juli 2026. Pihak Lapas menyatakan telah memeriksa kelengkapan berkas administrasi dan kesehatan tahanan tersebut, serta mencatat kondisi Juhasan yang berusia 54 tahun memiliki riwayat penyakit katarak yang telah dioperasi tiga kali dan katarak keempat yang belum tertangani. Pihak Lapas juga mengakui telah mengizinkan istri Juhasan berkunjung pada Jumat (17/7/2026) untuk memberikan pakaian dan obat-obatan, serta menyatakan kesiapan memberikan dukungan sistem dan perawatan kesehatan sesuai prosedur.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan krusial yang belum tersentuh dalam siaran pers tersebut dan belum mendapatkan jawaban tegas dari pihak Lapas saat dikonfirmasi awak media: Siapakah oknum yang sempat masuk ke dalam ruang tahanan dengan bebas, mengaku sebagai pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, namun kemudian diklarifikasi bukanlah pegawai instansi tersebut?
Fakta adanya oknum yang berani mengatasnamakan lembaga penegak hukum, masuk ke area tahanan tanpa prosedur yang transparan, dan diduga melakukan intimidasi kepada tahanan justru menjadi poin yang paling mendesak untuk dijelaskan. Padahal, akses masuk ke lingkungan pemasyarakatan sangat ketat diatur demi menjaga keamanan, ketertiban, dan menjamin hak-hak tahanan serta integritas proses hukum yang sedang berjalan.
Ketiadaan penjelasan rinci dari pihak Lapas terkait siapa oknum tersebut, bagaimana cara ia mendapatkan izin masuk, dan mengapa bisa berani melewatkan identitas palsu justru memunculkan keraguan publik. Apakah ada kelonggaran aturan yang disalahgunakan? Atau adanya perlakuan berbeda yang tidak transparan?
Publik berhak mendapatkan kejelasan penuh. Lapas Kelas IIA Bekasi tidak boleh hanya menjelaskan soal perawatan dan kunjungan keluarga, melainkan wajib mengungkap fakta lengkap terkait pelanggaran prosedur keamanan yang terjadi. Jika ada oknum yang berani mengaku sebagai aparat penegak hukum demi tujuan tertentu, maka harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, dan pihak yang memberikan akses pun harus dimintai pertanggungjawabannya.
Publik juga meminta pihak Lapas Kelas IIA Bekasi segera mengeluarkan klarifikasi lengkap dan terbuka terkait siapa oknum tersebut, alur perizinannya, serta langkah pengawasan yang diperketat demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan tidak boleh ternoda oleh kelalaian atau ketidakjelasan informasi.
