KOTA BEKASI, dailyindonesia.co — Keterlibatan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, tepatnya dari lingkungan Kelurahan Telukpucung dan Kelurahan Kaliabang Tengah, dalam kasus penyalahgunaan narkotika, menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik. Kabar tertangkapnya ketiga pelayan negara tersebut dinilai bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan bukti nyata runtuhnya integritas, moralitas, dan disiplin di tubuh birokrasi pelayanan dasar.
Merespons peristiwa memalukan ini, Aktivis Sosial Kemanusiaan sekaligus Tokoh Muda Kota Bekasi, Frits Saikat, menyampaikan sikapnya dengan nada sangat kecewa dan tegas. Menurutnya, fakta ini sangat memilukan sekaligus menegaskan adanya kelalaian besar dalam pengawasan perilaku aparatur negara.
“Kabar ini sangat memukul hati masyarakat. Kejadian ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan bukti nyata runtuhnya integritas di lingkungan pelayanan publik. Kami sangat kecewa dan sangat menyesalkan peristiwa ini,” tegas Frits Saikat, Senin (25/5/2026).
Secara hukum, Frits menegaskan bahwa perbuatan ketiga ASN tersebut telah melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 Ayat (1), yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun dan atau denda maksimal Rp800.000.000.
Lebih jauh, sebagai abdi negara, mereka juga telah mencederai kaidah disiplin pegawai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, kewajiban menjaga kehormatan jabatan adalah hal mutlak, dan pelanggaran berat seperti keterlibatan narkoba mengandung konsekuensi sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Gaya Hidup Mewah dan Dugaan Sumber Dana Tidak Jelas
Poin paling krusial dan menjadi sorotan tajam Frits Saikat adalah pertanyaan besar mengenai kemampuan finansial ketiga ASN tersebut untuk mengonsumsi barang haram yang harganya relatif mahal.
“Hal yang paling ganjil dan kami soroti keras adalah fakta bahwa narkoba adalah barang mahal. Sangat tidak mungkin kebutuhan belanja untuk barang tersebut dapat dipenuhi hanya dengan gaji resmi seorang ASN. Fakta bahwa mereka berani mengonsumsi dan akhirnya terjaring, membuktikan adanya gaya hidup glamor, berlebihan, dan tidak wajar. Sudah pasti gaya hidup itu dibiayai dari sumber yang tidak jelas,” paparnya.
Frits pun menaruh kecurigaan mendalam bahwa ada keterkaitan antara kemewahan tersebut dengan praktik pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga korupsi yang dilakukan di belakang meja pelayanan.
“Apakah ini berkaitan dengan pungutan liar? Penyalahgunaan wewenang? Atau korupsi? Ini wajib ditelusuri tuntas, karena sesungguhnya yang mereka salahgunakan adalah uang dan hak rakyat,” tandasnya.
Kegagalan Sistem Pengawasan Internal
Aspek lain yang dinilai sangat memprihatinkan menurut Frits adalah pengakuan Camat Bekasi Utara yang menyatakan baru mengetahui kasus ini dari kabar beredar di luar, bukan dari hasil pemantauan atau laporan internal.
Fakta ini, kata Frits, adalah bukti sahih bahwa sistem pengawasan di lingkungan Kecamatan Bekasi Utara sangat lemah, kosong, dan sama sekali tidak berfungsi. Tidak ada mekanisme pemantauan perilaku, tidak ada deteksi dini, dan yang lebih parah lagi, pimpinan wilayah justru buta terhadap apa yang dilakukan bawahannya sehari-hari.
“Kalau kondisinya sudah begini, kami khawatir kasus 3 orang ini hanyalah ujung dari gunung es yang besar. Kami kuatir masih banyak kasus serupa yang belum terungkap karena lemahnya pengawasan,” ungkapnya dengan was-was.
Empat Tuntutan Tegas Kepada Pemerintah dan Penegak Hukum
Berdasarkan temuan dan kegagalan sistem tersebut, Frits Saikat melayangkan empat tuntutan tegas yang wajib dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara:
1. Proses Hukum Tanpa Kompromi: Tuntutan agar proses hukum maupun administrasi berjalan tegas, transparan, dan tanpa ada upaya perlindungan. Jika terbukti bersalah, sanksi pemecatan harus menjadi kepastian.
2. Audit Kekayaan dan Keuangan: Pemeriksaan menyeluruh terhadap harta kekayaan serta jejak transaksi keuangan ketiga tersangka, untuk membuktikan secara gamblang dari mana sumber dana membiayai kebiasaan buruk dan gaya hidup mewah mereka.
3. Evaluasi Total Pengawasan: Wajib dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di Kecamatan Bekasi Utara. Pimpinan tidak boleh lagi alasan tidak tahu apa yang dilakukan bawahannya.
4. Tes Narkoba dan Pemantauan Gaya Hidup: Mewajibkan tes narkoba berkala serta pemeriksaan ketat terhadap pola gaya hidup bagi seluruh ASN, mulai dari staf pelaksana hingga pejabat struktural.
Harapan: ASN Adalah Pelayan, Bukan Penguasa
Frits berharap kasus ini menjadi tamparan keras sekaligus titik balik bagi birokrasi Kota Bekasi. Ia mengingatkan kembali hakikat tugas seorang aparatur sipil negara.
“ASN itu adalah pelayan masyarakat, bukan pemilik kekuasaan. Harapan kami, setelah kasus ini terungkap, tidak akan ada lagi ASN yang terlibat narkoba, tidak ada lagi gaya hidup mewah yang mencurigakan, dan sistem pengawasan berjalan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Frits meminta penegak hukum tidak berhenti hanya pada penangkapan ketiga ASN tersebut. Jaringan pasokan dan peredaran narkoba di lingkungan pemerintahan pun wajib dibongkar hingga ke akar-akarnya.
“Masyarakat berhak dilayani oleh aparatur yang bersih, sehat, jujur, dan bermoral. Jangan sampai amanah rakyat dikhianati demi barang haram. Bersihkan narkoba dari lingkungan pemerintahan Kota Bekasi, tuntas sampai selesai,” pungkas Frits Saikat.
