JAKARTA, dailyindonesia.co — Insiden penahanan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) — di mana empat di antaranya mengaku berprofesi sebagai jurnalis — oleh militer Israel saat berupaya mendekati Jalur Gaza, membelah opini publik nasional. Di satu sisi langkah ini disebut sebagai wujud solidaritas tinggi, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan tajam: apakah ini benar-benar perjuangan kemanusiaan, atau sekadar aksi nekat pencitraan yang justru menambah rumit masalah?
Menanggapi polemik yang mengemuka, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sekaligus Pengamat Geopolitik Internasional, Wilson Lalengke, melontarkan kritik mendasar yang membedah logika di balik gerakan tersebut. Sebagai Petisioner Hak Asasi Manusia PBB 2025, Wilson menilai aksi tersebut tidak hanya keliru secara strategis, tetapi juga mencederai esensi pertolongan kemanusiaan itu sendiri.
Titik tolak analisis Wilson dimulai dari sebuah pertanyaan reflektif: “Apakah kesembilan WNI ini merasa lebih paham, lebih peduli, dan lebih mengerti solusi bagi Palestina dibandingkan Mosab Hassan Yousef?”
Bagi dunia yang memahami peta konflik Timur Tengah, nama Mosab Hassan Yousef bukanlah asing. Ia adalah putra kandung salah satu pendiri utama Hamas, kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara dunia akibat rentetan aksi kekerasan dan penyanderaan. Mosab tumbuh di jantung ideologi Hamas, namun justru ia yang kemudian sadar dan berbalik mengecam gerakan ayahnya. Mosab secara tegas menyatakan bahwa ideologi ekstrem dan konfrontasi bersenjata yang dilakukan Hamas justru menjadi sumber kehancuran dan penderitaan terbesar bagi rakyat Palestina sendiri. Ia bahkan bekerja sama dengan otoritas keamanan Israel demi mencegah pertumpahan darah lebih banyak.
“Jika anak kandung pendiri Hamas saja sadar bahwa jalan kekerasan dan konfrontasi itu mematikan bagi bangsanya sendiri, menjadi sangat janggal ketika sekelompok orang dari belahan bumi lain merasa paling benar, merasa paling peduli, dan nekat menerobos masuk tanpa paham peta masalah sesungguhnya. Ini tindakan yang konyol dan emosional,” tegas Wilson Lalengke, Sabtu (23/5/2026).
Aksi Tanpa Perhitungan: Cemerohokan yang Membebani Negara
Wilson menilai langkah kesembilan WNI beserta rombongan internasional yang mereka ikuti adalah bentuk kecerobohan yang tidak berdasar. Menerobos zona konflik bersenjata tanpa dokumen sah, tanpa izin keamanan, dan tanpa koordinasi resmi, sama sekali tidak membantu rakyat Gaza yang menderita. Sebaliknya, tindakan itu justru menjadi beban baru.
“Datang ke wilayah perang tanpa izin resmi itu namanya bukan pahlawan, tapi tidak paham aturan. Aksi ini sama sekali tidak meredakan penderitaan warga Palestina. Yang ada, pemerintah Indonesia justru harus sibuk melakukan diplomasi keras demi membebaskan mereka. Ini aksi bodoh yang hanya menambah masalah, bukan menyelesaikannya,” tegasnya.
Lebih jauh, Wilson menaruh kecurigaan mendalam atas motif di balik gerakan semacam ini. Ia menilai banyak agenda yang mengusung bendera “kemanusiaan” justru bergeser menjadi ajang pencarian popularitas, sensasi media, hingga sarana mengeruk keuntungan materi atau politik di atas penderitaan orang lain.
Solidaritas memang mulia, namun Wilson mengingatkan, solidaritas tanpa strategi, tanpa hukum, dan tanpa dampak nyata hanyalah sia-sia. Kasus ini menjadi bukti bagaimana niat baik bisa berubah menjadi bencana diplomatik karena ketidaktahuan dan emosi semata.
Bantuan 50 Kapal: Fakta atau Dongeng Jurnalisme?
Kritik tajam Wilson juga menyasar narasi bombastis yang selama ini dihembuskan, yang menyebutkan adanya konvoi hingga 50 kapal besar yang membawa bantuan masif bagi Gaza. Klaim ini terdengar megah, namun menurut Wilson sama sekali tidak memiliki dasar bukti yang transparan dan terverifikasi.
“Kami bertanya sederhana saja: Di mana buktinya? Di mana manifesto barang? Di mana dokumen bea cukai? Di mana rekam jejak bongkar muatnya? Sampai detik ini, tidak ada satu pun bukti nyata yang menunjukkan ada 50 kapal bantuan yang sampai ke tangan warga Gaza. Jangan sampai publik disuguhi dongeng jurnalisme yang manipulatif demi mengeruk sumbangan masyarakat,” tegas lulusan Pascasarjana Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, itu.
Ketiadaan transparansi ini memperkuat dugaan bahwa atribut “jurnalis” dan bendera “misi kemanusiaan” kerap disalahgunakan. Bagi Wilson, menjadikan profesi jurnalis sebagai tameng untuk menyusup ke wilayah konflik dalam kerangka agenda politik atau sosial tertentu adalah pelanggaran etika berat. Hal ini mencederai integritas seluruh insan pers Indonesia yang bekerja berdasarkan prinsip verifikasi, hukum, dan akurasi.
Sebagai penutup analisisnya, Wilson Lalengke mengingatkan kembali bahwa kemanusiaan yang beradab dan efektif haruslah berjalan di jalur hukum internasional. Bantuan dan dukungan seharusnya disalurkan melalui lembaga resmi yang diakui dunia seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) atau badan PBB (UNRWA).
Memaksakan diri masuk tanpa izin, melawan logika, dan mengabaikan hukum hanya demi tampil di media, menurut Wilson, bukanlah sosok pejuang kemanusiaan. Itu hanyalah pahlawan semu yang justru memperpanjang rantai penderitaan dan masalah di tanah Palestina.
