DPRD Trenggalek Tanggapi Isu Pemangkasan TPP PNS: Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab

Trenggalek, Isu pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Trenggalek mendapat perhatian dari Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU), yang turut mencakup anggaran untuk TPP PNS.

“Oleh karena itu, Bapak Bupati menawarkan dua opsi strategis. Sesuai instruksi pusat yang artinya dipotong, atau tidak dipotong namun diwajibkan menyetor sumbangan dengan nominal seikhlasnya yang ditutup dengan pembiayaan lain,” jelas Doding, Kamis (6/3/2025).

Doding menjelaskan bahwa alternatif pendanaan lain untuk menutup pemangkasan TPP bisa berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil, atau sumber lain yang masih dalam kajian. Namun, ia menegaskan bahwa dibandingkan dengan daerah lain, TPP PNS di Trenggalek masih tergolong rendah dan hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Pacitan.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menekankan bahwa sumbangan dari ASN harus bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.

“Donasi atau sumbangan harus ikhlas dan sesuai kemampuan. Nanti harus diserahkan ke lembaga yang mengatur, seperti contoh selama ini sudah berjalan normal melalui Baznas,” kata Arifin, yang akrab disapa Mas Ipin.

Ia menegaskan bahwa dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pihaknya telah berupaya mencari solusi terbaik agar ASN tetap dapat bekerja optimal dalam melayani masyarakat.

“Kalau ada dukungan dari masyarakat supaya TPP tidak disumbangkan, berarti kinerja PNS kita dinilai sudah baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Mas Ipin juga menghindari perdebatan terkait ketimpangan antara pendapatan dan belanja pegawai di Trenggalek, yang mencapai lebih dari Rp1 triliun, dengan tunjangan sebesar Rp100 miliar. Oleh karena itu, ia mengimbau kesadaran para penerima TPP untuk memahami kondisi keuangan negara saat ini.

“Dari pada kami bersama DPRD terpaksa melakukan koreksi besar-besaran terhadap belanja pegawai, lebih baik njenengan yang bersedekah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *