CIKARANG BARAT, Dailyindonesia.co — Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong penyelarasan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Salah satu fokus utama adalah dukungan dunia usaha terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan industri dan wilayah sekitarnya.
Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Sosialisasi Musrenbang CSR 2026 dan Kemudahan Investasi serta Perizinan di Kantor Kawasan Industri MM2100, Selasa (17/11/2026).
Menurut Bupati Asep, penyelarasan program CSR dengan kebutuhan daerah menjadi kunci agar kontribusi perusahaan memberikan manfaat yang tepat sasaran dan terasa langsung oleh masyarakat. Ia mencontohkan skema yang telah berjalan di kawasan industri lain, mencakup pembangunan di 10 kecamatan dan 77 desa, di mana setiap desa mendapat satu titik pembangunan. Skema serupa diharapkan dapat diterapkan bersama perusahaan-perusahaan di MM2100.
“Kita sangat membutuhkan pembenahan infrastruktur. Kondisi jalan di dalam kawasan industri umumnya sudah baik, namun akses jalan di luar kawasan masih membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, kami mengajak perusahaan dan pengelola kawasan untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur penunjang,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, prioritas penyelarasan CSR juga diarahkan untuk mendukung penurunan angka pengangguran dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait bidang kesehatan, Pemkab Bekasi telah menetapkan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) untuk menjamin akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh warga.
“Komitmen kami jelas: setiap warga Kabupaten Bekasi yang sakit harus mendapatkan pelayanan, dan dirawat secara terjamin sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bupati Asep.
Pemerintah daerah juga berkomitmen terus mempermudah proses perizinan investasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Kami berharap program CSR tidak sekadar kegiatan sosial yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri — kolaborasi dengan dunia usaha adalah kunci,” tambahnya.
Sementara itu, Pengelola Kawasan Industri MM2100, Darwoto, menyambut baik inisiatif tersebut. Dengan sekitar 400 perusahaan yang beroperasi di kawasan ini, MM2100 dinilai memiliki potensi besar untuk berkontribusi.
“Kami akan segera mengonsolidasikan langkah internal dan berkoordinasi dengan seluruh perusahaan di lingkungan MM2100, yang mencakup wilayah Kecamatan Setu dan Cibitung, agar program CSR dapat disinergikan secara maksimal dengan kebutuhan pembangunan di sekitar kawasan industri,” jelas Darwoto.












