KOTA BEKASI,Dailyindonesia.co— Ketidakseragaman kebijakan terkait pencopotan figura Wakil Presiden di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dinilai sebagai preseden buruk yang mencerminkan lemahnya ketegasan Wali Kota Bekasi. Hal itu disampaikan oleh pemerhati pembangunan daerah, Frits Saikat, dalam sebuah pernyataan, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi daerah, Wali Kota seharusnya bersikap tegas dan proaktif dengan mengeluarkan instruksi yang jelas, termasuk merujuk pada pedoman resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Sikap yang belum tegas dan membiarkan situasi berjalan ambigu justru menciptakan kebingungan di lingkungan birokrasi.
Frits menegaskan persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, karena berdampak pada dua aspek krusial:
Dampak Politik: Menimbulkan krisis kepercayaan publik, memicu spekulasi liar, serta berpotensi mengganggu harmonisasi hubungan kepemimpinan pusat dan daerah.
Dampak Manajemen Pemerintahan: Menunjukkan lemahnya rantai komando birokrasi, mengaburkan disiplin administratif, serta menimbulkan kebingungan operasional di jajaran Pemerintah Kota Bekasi.
Oleh karena itu, Frits mendesak Wali Kota Bekasi untuk segera bersikap transparan dan mengeluarkan instruksi yang tegas dan seragam, agar persoalan simbolik dan administratif ini tidak berlarut-larut dan semakin merusak marwah pemerintahan daerah.












