PALEMBANG ,dailyindonesia.co— Jagat tata kelola negara belakangan ini menyajikan atraksi yang sangat mengagumkan. Jika di negara-negara lain reformasi bertujuan memisahkan ranah sipil dan militer agar masing-masing fokus pada tugas pokoknya, Indonesia justru membuat terobosan teaterik yang jauh lebih melompat jauh ke depan.
dari pertahanan batas wilayah, pengelolaan dapur makan gratis, penagihan pajak, hingga bisnis katering—ke dalam satu komando yang serba bisa.
Menanggapi fenomena makin meredupnya ruang kebebasan sipil, pengesahan regulasi kilat di hotel mewah, hingga “menguapnya” pelakunya kasus-kasus teror HAM dari era Munir hingga masa kini, YH Pratama memberikan ulasan bernada sarkastik terkait kondisi psikologis dan masa depan demokrasi di tanah air.
Menurut YH Pratama, masyarakat hari ini sebetulnya tidak perlu terlalu banyak mengeluh. Jalannya roda pemerintahan justru dinilai sudah mencapai tingkat efisiensi yang luar biasa tinggi, di mana partisipasi publik dianggap sebagai barang mewah yang hanya membuang-buang waktu anggaran.
”Kita ini harusnya sangat bersyukur. Dulu rakyat sering capek-capek demonstrasi, kirim naskah akademik, dan minta perlindungan hukum yang tak kunjung terbit belasan tahun. Sekarang? Luar biasa cepat. Kirim surat resmi, hitungan hari langsung bahas di hotel bintang lima secara tertutup. Enggak perlu ada wartawan yang liputan, enggak perlu ada notulen yang bocor ke publik. Ini namanya efisiensi puncak: rakyat tidak perlu dibikin pusing ikutan berpikir, cukup terima jadi dan bayar pajaknya saja,” sindir YH Pratama.
Ia menambahkan bahwa pola pembungkaman dan teror terhadap para kritikus serta aktivis hak asasi manusia sebenarnya memiliki nilai edukatif yang tinggi bagi mentalitas warga negara.
”Kasus Munir yang tak pernah selesai, atau aktivis yang mendadak disiram air keras dan diteror tanpa tahu siapa dalangnya, itu bukan kegagalan hukum. Itu adalah cara halus negara mengajari rakyatnya ‘ujian kepekaan’. Pesannya jelas: kalau mau umur panjang dan hidup tenang, belajarlah untuk mengagumi kebijakan negara tanpa perlu banyak tanya. Kalau ada bayangan mencurigakan di malam hari, anggap saja itu rondaan kasih sayang,” kelakarnya.
Tak hanya soal ruang politik dan hukum, YH Pratama juga membedah fenomena heboh masuknya institusi pertahanan ke dalam ekosistem bisnis harian, mulai dari pengkelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembukaan jaringan kafe, hingga persaingan pasokan pangan lokal.
”Kepada para peternak ayam, pedagang telur, dan pelaku UMKM lokal yang sekarang menjerit karena lapaknya tergeser oleh unit-unit usaha bersenjata, harap bersabar dan lapangkan dada. Anggap saja ini bentuk partisipasi rela berkorban demi kesejahteraan prajurit. Lagipula, apalah artinya rugi ratusan juta dibanding kesempatan emas merasakan sensasi beli telur atau cabai yang dijaga ketat dengan disiplin militer tinggi? Ke depan, mungkin kalau mau buka warung kelontong pun kita harus magang dan daftar ijin dulu ke markas terdekat biar usahanya terasa lebih berwibawa,” ujar YH Pratama.
Mengakhiri analisisnya, YH Pratama menegaskan bahwa fenomena hari ini adalah bentuk pengulangan sejarah yang dikemas lebih rapi dan modern. Jika dulu Orde Baru membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menancapkan dwifungsi, hari ini proses tersebut berjalan sangat mulus atas nama stabilitas dan rasa aman.
”Jangan sebut ini kemunduran ke zaman Orde Baru, ini namanya ‘Modernisasi Ketaatan’. Pemerintah sudah bekerja keras menciptakan rasa aman—yaitu aman dari suara sumbang, aman dari kritik, dan aman dari keberatan rakyat. Kalau hari ini banyak orang mendadak jadi santun, tidak berani mengkritik, dan memilih diam, itu bukan karena mereka takut disiram air keras atau ditangkap. Bukan sama sekali. Itu bukti bahwa rakyat kita sudah sangat terdidik untuk mencintai kedamaian yang dipaksakan,” tutup YH Pratama.
