JAKARTA, dailyindonesia.co — Eksistensi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga baru yang dibentuk khusus untuk mengawal strategi utama negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini justru berada di tengah pusaran sorotan tajam dan kekecewaan publik. Alih-alih menghadirkan solusi nyata bagi perbaikan kualitas gizi generasi bangsa, lembaga yang digadang-gadang menjadi harapan utama ini dinilai semakin jauh dari cita-cita awal, bahkan dianggap hanya menjadi sarana pemborosan uang negara serta ladang kepentingan kelompok dan bisnis pribadi para petingginya.
Kritik yang bergulir bukan hanya menyasar kinerja teknis, melainkan menyentuh aspek paling mendasar: kompetensi dan integritas para pemimpin puncaknya. Nama Kepala BGN Dadang Hindayana beserta Wakilnya Sonny Sanjaya telah lama didesak berbagai kalangan untuk diberhentikan karena dinilai tidak mampu memegang amanah besar tersebut. Kini, sorotan tajam juga tertuju pada kinerja Wakil Kepala BGN lainnya, Nanik S. Deyang, yang dinilai gagal memenuhi ekspektasi publik, lemah dalam manajemen krisis, serta memiliki gaya komunikasi yang tidak mencerminkan standar etika birokrasi.
Berdasarkan pemantauan dan investigasi yang dilakukan sejumlah media, indikasi pelanggaran dan kejanggalan di tubuh BGN semakin terbuka lebar. Mulai dari dugaan kepemilikan Satuan Pelayanan Pengumpul Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai “dapur MBG” oleh kalangan dalam, hingga dugaan penerimaan suap untuk meloloskan dan memberikan persetujuan terhadap lokasi pembangunan dapur baru. Praktik ini dinilai sangat mencoreng tujuan mulia program dan merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.
Masalah operasional pun terus bermunculan. Kasus keracunan makanan yang menelan ribuan korban siswa di berbagai daerah, rendahnya standar higienitas dan kualitas bahan baku, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi bukti nyata kegagalan manajemen. Belum lagi kasus pengadaan yang tidak relevan dengan inti program, seperti pembelian sepeda motor, kaus kaki, hingga laptop dengan nilai ratusan miliar rupiah. Di tengah tumpukan masalah tersebut, kepemimpinan BGN dinilai tidak mampu memberikan terobosan berbasis ilmu pengetahuan, data, maupun manajemen modern yang terukur.
Kondisi ini diperparah dengan gaya komunikasi yang kerap ditampilkan, khususnya oleh Nanik S. Deyang, yang dinilai cenderung konfrontatif, defensif, dan emosional. Kritik konstruktif dari para pakar, akademisi, maupun awak media bukannya dijawab dengan penjelasan kebijakan yang logis dan transparan, melainkan dengan retorika yang justru memperburuk citra lembaga serta menjauhkan kepercayaan publik.
Wilson Lalengke: Presiden Harus Bertindak Tegas, Jangan Ragu Ganti Pimpinan
Merespons situasi kritis yang mengancam keberlangsungan program strategis nasional ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melayangkan peringatan keras sekaligus desakan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, saat ini adalah momen paling tepat dan mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran pimpinan BGN, mulai dari Kepala, Wakil Kepala, hingga para deputi dan pejabat struktural di dalamnya.
“Program sebesar dan sepenuhuh strategis Makan Bergizi Gratis ini tidak boleh dikorbankan hanya karena dipegang oleh kepemimpinan yang lemah, tidak kompeten, dan penuh kepentingan. Saat ini sudah sangat mendesak dilakukan pergantian total pimpinan puncak. Kami minta Presiden menempatkan figur-figur yang benar-benar profesional, memiliki latar belakang keahlian di bidang gizi publik, kesehatan masyarakat, serta pengalaman manajemen logistik berskala nasional. Jangan biarkan program masa depan bangsa ini hancur di tangan orang yang salah,” tegas Wilson Lalengke dalam pernyataannya, Kamis (28/5/2026).
Wilson juga mengingatkan, rentetan kasus yang sudah terbuka ke permukaan semestinya sudah menjadi bukti cukup bagi Presiden untuk mengambil keputusan tegas. Mulai dari kasus keracunan masal, pengadaan barang yang tidak sesuai fungsi, hingga dugaan korupsi dan pembagian proyek kepada lingkaran dekat.
“Selain itu, sistem kerja dan aturan yang berubah-ubah setiap saat tanpa perencanaan matang, menjadi indikasi jelas bahwa mereka tidak memiliki konsep dan visi yang kuat sejak awal. Program sebesar ini tidak boleh dikelola secara coba-coba atau sekadar ikut-ikutan. Presiden harus berani memotong rantai yang merusak ini demi kebaikan anak-anak bangsa,” tambahnya.
Nilai Filsafat & Pancasila: Tolok Ukur Kepemimpinan yang Berkeadilan
Kritik tajam terhadap kepemimpinan BGN ini sejalan dengan prinsip-prinsip besar ilmu pemerintahan dan pemikiran para tokoh dunia. Filsuf Yunani, Plato dalam bukunya The Republic, menegaskan bahwa pemimpin ideal haruslah seorang yang memiliki kebijaksanaan, pengetahuan, dan orientasi pada kebenaran — bukan sekadar mengejar kekuasaan atau keuntungan pribadi. Kepemimpinan yang tidak berbasis kompetensi dan moral hanya akan membawa institusi pada kekacauan dan kerugian publik.
Sementara itu, filsuf Inggris John Stuart Mill menekankan pentingnya kritik publik sebagai sarana koreksi terhadap kekuasaan. Jika kritik yang disampaikan secara benar justru dijawab dengan sikap tertutup, defensif, dan emosional, maka ruang demokrasi menjadi sempit dan rakyatlah yang akhirnya menjadi pihak yang dirugikan.
Dalam konteks Indonesia, seluruh kebijakan dan kepemimpinan negara wajib berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menuntut agar pelayanan pangan dan gizi dijalankan dengan menjamin hak dasar anak-anak untuk mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan layak. Sedangkan Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menegaskan bahwa seluruh sumber daya dan anggaran negara harus didistribusikan secara adil, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi, atau kepentingan politik praktis.
Oleh karena itu, sorotan publik terhadap BGN adalah bentuk cermin bahwa rakyat menginginkan lembaga negara yang dikelola secara bersih, profesional, dan berbasis ilmu pengetahuan. Desakan evaluasi yang disampaikan Wilson Lalengke menjadi cerminan kegelisahan nasional: apakah program strategis ini akan tetap menjadi sarana politik, atau akhirnya kembali ke jalur aslinya — melayani rakyat demi masa depan bangsa yang lebih sehat dan cerdas.
