Trenggalek, dailyindonesia.co – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat penting pada hari Senin untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Meskipun perubahan anggaran kali ini tidak signifikan, beberapa isu krusial tetap menjadi fokus perhatian.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, mengungkapkan bahwa pembahasan dalam KUA-PPAS hampir selesai. “Karena tidak ada perubahan yang signifikan, proses Raperda pun tidak banyak yang disampaikan. Namun, ada beberapa catatan penting dari pimpinan Komisi yang membutuhkan perhatian khusus untuk penganggaran,” ujarnya.
Salah satu isu mendesak yang dibahas adalah akuisisi pulau-pulau di Watulimo oleh Kabupaten Tulungagung, yang saat ini mengalami kekurangan anggaran untuk proses sidangnya. Selain itu, alokasi anggaran untuk bantuan advokasi bagi keluarga miskin yang terjerat kasus hukum juga menjadi perhatian, meskipun nominalnya tidak besar, namun harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.
Dalam agenda perubahan anggaran, sarana dan prasarana pendidikan, seperti SMP Suruh dan SDN 3 Prambon yang sempat viral di media sosial, juga menjadi prioritas. Agus menjelaskan bahwa penganggaran dilakukan dengan merasionalisasi anggaran di beberapa kegiatan di OPD-OPD dan Sekwan yang dianggap tidak mendesak.
Agus juga menyoroti adanya kekurangan anggaran untuk beberapa kegiatan wajib di OPD, termasuk gaji pegawai. “Gaji adalah urusan wajib dengan data dan besaran yang jelas. Jadi, hal-hal semacam itu seharusnya tidak menjadi masalah,” tambahnya, menilai bahwa perencanaan awal anggaran perlu diperbaiki.
