BEKASI,Dailyindonesia.co — Kesabaran publik Kabupaten Bekasi menipis. Ketua DPD Nasional Corruption Watch (NCW) Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, menantang Polres Metro Bekasi untuk segera memproses Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny “Dony” Sirait, dalam kasus dugaan penghinaan terhadap jurnalis. Hingga menjelang Aksi Damai Jilid 2, perkara itu dinilai masih jalan di tempat — laporan sudah masuk, korban dan terlapor jelas, namun belum ada penetapan tersangka.
Herman mengingatkan arahan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk merespons cepat setiap laporan masyarakat tanpa menunggu viral. Justru di tengah upaya memperbaiki kepercayaan publik, Polres Metro Bekasi dinilai lamban bertindak.
“Jika laporan yang sudah viral saja diabaikan, bagaimana dengan laporan rakyat kecil yang tidak viral? Apakah harus viral dulu baru diproses? Apakah slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ sekadar jargon di atas kertas?” tegas Herman.
Dua Perkara, Mandek di Tempat
Kritik kian tajam karena Dony Sirait bukan hanya satu masalah. Ia juga masih berstatus tersangka kasus dugaan pencemaran lingkungan di TPA Burangkeng sejak Maret 2025, namun hingga kini belum ada kejelasan proses hukumnya. Publik pun bertanya-tanya: apakah di Kabupaten Bekasi jabatan menjadi tameng hukum?
“Prinsipnya jelas: equality before the law. Setiap orang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi. Jabatan Kepala Dinas bukanlah izin untuk kebal dari pemeriksaan,” tandas Herman.
Janji Bupati Dipertanyakan
NCW juga menagih komitmen Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja. Sebelumnya, Bupati dikabarkan berancang mencopot Kadis LH terkait insiden penghinaan terhadap jurnalis. Namun hingga kini, kursi itu masih diduduki. Janji tinggal janji?
Bola panas kini ada di dua tangan: Polres Metro Bekasi ditantang memproses hukum secara objektif dan transparan, dan Bupati Bekasi ditantang membuktikan bahwa ancamannya bukan sekadar gertak sambal. Jika keduanya tetap diam, gelombang protes yang lebih besar tak terhindarkan.
Catatan Redaksi :Berita ini memuat pandangan dan tuntutan dari NCW Bekasi Raya. Pihak yang disebut berhak memberikan tanggapan atau klarifikasi. Redaksi akan terus memantau perkembangan kedua perkara ini.












