CIKARANG PUSAT, dailyindonesia.co – Capaian gemilang diraih Pemkab Bekasi dalam pengelolaan aset daerah! Hingga tahun 2026, sebanyak 160 pengembang perumahan telah resmi menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada pemerintah kabupaten.
Langkah besar ini merupakan hasil kerja keras Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Bekasi yang gencar mempercepat penertiban aset, demi menjamin kepastian hukum dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kepala Disperkimtan Bekasi, Nur Chaidir, mengungkapkan bahwa lonjakan signifikan ini tak lepas dari upaya edukasi yang dimulai sejak 2023. Saat itu, pihaknya mengundang sebanyak 350 pengembang untuk memahami kewajiban penyerahan aset sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2017.
“Lonjakannya cukup luar biasa! Ini bukti kesadaran pengembang semakin tinggi untuk memenuhi kewajiban administrasi, termasuk pemecahan sertifikat agar aset tercatat legal sebagai milik daerah,” jelas Nur Chaidir dengan bangga.
Aset yang telah diserahkan bukan main-main – akan difungsikan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid, tempat pendidikan seperti sekolah, hingga ruang terbuka hijau (RTH) yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Disperkimtan juga tengah gencar menata jalan lingkungan dengan memastikan tidak ada tumpang tindih anggaran melalui verifikasi status kewenangan.
Meski tahun 2026 menghadapi koreksi anggaran fiskal, Nur Chaidir menegaskan pelayanan infrastruktur prioritas tidak akan terganggu. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dinikmati dalam jangka panjang.
