Trenggalek, dailyindonesia.co – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyampaikan pidato awal masa jabatannya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (6/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, juga dibacakan pidato dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, oleh Asisten Perekonomian Sekdaprov Jatim, Joko Irianto.
Dalam pidatonya, Bupati Arifin menegaskan komitmennya terhadap efisiensi anggaran sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Ia menyatakan bahwa penghematan anggaran harus dilakukan secara adil antara belanja publik dan belanja aparatur.
“Kita ingin memastikan bahwa hak-hak publik tidak terkurangi. Jika sudah teranggarkan dalam Musrenbang, maka proyek pembangunan jalan harus tetap dijalankan. Itu yang harus kita perjuangkan,” ujar Bupati Arifin.
Sebagai langkah konkret dalam efisiensi anggaran, Bupati Trenggalek mengungkapkan bahwa dirinya dan Wakil Bupati telah menolak pembelian kendaraan dinas baru serta mengurangi biaya makan dan minum pejabat. Melalui langkah ini, pemerintah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp49 miliar, yang kemudian dialokasikan kembali untuk sektor pendidikan dan kesehatan sesuai arahan Earmark.
Selain itu, sisa anggaran sebesar Rp14 miliar dialokasikan untuk membentuk Satuan Tugas dan Kelompok Swadaya (Satgas Daya) guna mengatasi permasalahan jalan berlubang di Kabupaten Trenggalek. “Satgas ini bertugas melakukan antisipasi dan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan,” jelasnya.
Menanggapi isu donasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Arifin menegaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing ASN. “Yang penting ikhlas dan disalurkan melalui lembaga yang mengatur, seperti BAZNAS,” tambahnya.
Dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bupati juga menyoroti keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan daerah. Ia berharap kesejahteraan pegawai tetap terjaga tanpa mengurangi anggaran untuk kepentingan publik. “Harapannya ASN bisa berbagi dan berempati, terutama di tengah situasi sulit saat banyak orang kehilangan pekerjaan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan rasionalitas belanja, terutama dalam konteks belanja aparatur yang mencapai Rp1 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp300 miliar. “Daripada saya yang harus memangkas, lebih baik ASN bersedekah dengan kesadaran sendiri,” pungkasnya.
