Tulungagung, dailyindonesia.co – Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung telah menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 sebesar Rp15,5 miliar. Anggaran ini akan difokuskan untuk dua program utama, yaitu pembangunan Puskesmas Kedungwaru dan mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurut Kepala Bidang Layanan Kesehatan (Yankes), dr. Ana Herawati, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Anna Sapti Saripah, S.K.M., program ini bertujuan untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Tulungagung, terutama bagi warga miskin.
“Salah satu program DBHCHT ini adalah untuk warga Tulungagung yang belum memiliki kartu KIS akan di-cover melalui program ini,” ujar dr. Ana.
Dana DBHCHT ini dialokasikan sebesar Rp9,5 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi 29.000 warga miskin di Kabupaten Tulungagung. Setiap warga mendapatkan alokasi sebesar Rp38.500 per bulan untuk iuran BPJS Kelas 3. Pembayaran premi telah dilakukan hingga bulan Oktober, dan akan terus berjalan hingga akhir tahun.
Selain itu, anggaran DBHCHT sebesar Rp6 miliar juga dialokasikan untuk pembangunan Puskesmas Kedungwaru. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah Kedungwaru, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih optimal.
“Kami berharap anggaran DBHCHT 2024 ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Sedangkan pembangunan Puskesmas Kedungwaru ini diharapkan selesai tepat waktu dan tepat mutu, sehingga tahun depan sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih optimal,” pungkas dr. Ana.
Dengan adanya alokasi anggaran DBHCHT 2024 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga di Tulungagung.
