KABUPATEN BEKASI, Dailyindonesia.co —Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mendesak Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait.
Desakan ini terkait persoalan dugaan penghinaan dan perlakuan merendahkan terhadap wartawan Kimsan Indra Simaremare yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Laporan kepolisian telah dibuat, tetapi masyarakat masih menunggu kejelasan penanganannya.
NCW menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi semata. Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah harus menunjukkan tanggung jawab dalam memastikan etika, disiplin, dan integritas pejabat publik.
Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, S.Pd., mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi, terlebih setelah muncul pemberitaan mengenai pernyataan Bupati yang disebut siap mencopot Kepala DLH dalam audiensi dengan perwakilan wartawan pada 28 Oktober 2026.
“Kalau memang Bupati sudah menyatakan siap mencopot, lalu apa tindak lanjutnya? Apa yang sebenarnya masih ditunggu? Jangan sampai pernyataan kepada masyarakat hanya berhenti sebagai janji tanpa realisasi,” ujar Herman dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, NCW tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan evaluasi administratif dan etika pejabat publik.
“Kami menghormati proses hukum dan tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Tetapi jabatan publik menuntut standar etika dan tanggung jawab yang tinggi. Ketika seorang kepala dinas menjadi sorotan serius akibat dugaan perlakuan tidak patut terhadap wartawan, Bupati harus berani mengambil langkah evaluasi. Jika diperlukan, lakukan penonaktifan sementara dan proses pencopotan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Herman.
NCW menegaskan persoalan ini tidak boleh mengalihkan perhatian dari substansi lain yang perlu diawasi, termasuk dugaan persoalan penyewaan alat berat di UPTD TPA Burangkeng.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, NCW bersama aliansi LSM, Ormas, media, aktivis, dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan 212 Solidaritas Lintas Elemen (GSLE) menyatakan akan menggelar Aksi Jilid II pada 2 Desember 2026.
Adapun tuntutan yang akan disuarakan meliputi mendesak Bupati Bekasi segera mengevaluasi dan mencopot Syafri Doni Sirait dari jabatan Kepala DLH melalui mekanisme yang sah, meminta keterbukaan hasil pemeriksaan internal terhadap persoalan yang melibatkan Kepala DLH, mendesak Polres Metro Bekasi memberikan kepastian dan transparansi perkembangan laporan Kimsan Indra Simaremare, meminta pemeriksaan terhadap dugaan persoalan penyewaan alat berat di UPTD TPA Burangkeng, serta menuntut komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melindungi kebebasan pers dan menghormati kerja jurnalistik.
“Jangan tunggu persoalan semakin besar baru pemerintah bergerak. Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut standar etika, tanggung jawab, dan kepastian hukum yang sama bagi semua pihak,” ujar Herman.
Ia menegaskan aksi pada 2 Desember 2026 akan disampaikan secara terbuka, damai, dan konstitusional.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, Kepala DLH Kabupaten Bekasi Syafri Doni Sirait, dan Polres Metro Bekasi belum memberikan tanggapan terkait desakan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak.












