BLITAR,dailyindonesia.co – Polemik dana hibah dan status kantor KONI Kota Blitar mencuat di tengah aksi penyampaian aspirasi, Senin (7/9/2026). Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar Elim Tyu Samba, yang juga Wakil Wali Kota Blitar, bersama Insan Olahraga, wali atlit, atlit, perwakilan pengurus cabor mendatangi Pemkot Blitar untuk menuntut kepastian. Namun di saat aksi berlangsung, Wali Kota Blitar justru menjalankan agenda peninjauan proyek.
Kontras itu menjadi perhatian publik. Di satu sisi, KONI mempertanyakan dana hibah yang belum cair dan kantor yang belum diserahterimakan. Di sisi lain, pimpinan daerah menjalankan agenda berbeda. Kini yang ditunggu adalah jawaban Pemkot Blitar: kapan persoalan hibah dan kantor KONI mendapatkan kepastian?
Dua persoalan menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut, yakni dana hibah KONI yang belum turun dan kantor KONI yang hingga kini belum diserahterimakan.
Bagi insan olahraga, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi. Kepastian anggaran berkaitan langsung dengan keberlangsungan program organisasi, pembinaan atlet, serta aktivitas masing-masing cabang olahraga.
Di sisi lain, belum adanya serah terima kantor juga menyisakan pertanyaan mengenai kepastian fasilitas yang akan digunakan KONI untuk menjalankan roda organisasi.
Wakil Wali Kota Turun, Wali Kota Tinjau Proyek
Ada situasi menarik dalam aksi tersebut.
Elim Tyu Samba hadir dalam kapasitasnya sebagai Plt Ketua KONI, sekaligus tetap menyandang jabatan sebagai Wakil Wali Kota Blitar. Kehadirannya bersama perwakilan cabor memperlihatkan bahwa persoalan yang dibawa bukan hanya suara internal organisasi, tetapi telah menjadi aspirasi dari unsur olahraga di Kota Blitar.
Namun pada saat yang sama, Wali Kota Blitar memilih menjalankan agenda peninjauan proyek yang sedang berjalan.
Perbedaan agenda inilah yang kemudian menjadi perhatian. Di satu sisi, unsur KONI datang membawa persoalan yang membutuhkan kepastian mengenai hibah dan kantor. Di sisi lain, pimpinan tertinggi Pemerintah Kota Blitar berada dalam agenda berbeda.
Tidak serta-merta berarti tidak ada perhatian pemerintah terhadap persoalan olahraga. Namun, situasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah publik: kapan persoalan dana hibah KONI akan mendapatkan kepastian dan siapa yang akan memberikan jawaban secara langsung kepada insan olahraga?
Pertanyaan lainnya juga mengemuka terkait kantor KONI. Jika fasilitas tersebut memang diperuntukkan bagi aktivitas organisasi, apa yang masih menjadi kendala sehingga proses serah terima belum terlaksana?
Jangan Berhenti di Aksi
Aksi Senin hari ini menjadi sinyal bahwa persoalan tersebut membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka antara KONI dan Pemerintah Kota Blitar.
Yang kini ditunggu bukan sekadar pernyataan, tetapi kepastian mengenai tahapan, kendala, dan waktu penyelesaian atas dua persoalan tersebut.
Sebab, semakin lama kepastian tidak diperoleh, semakin besar pula ruang bagi munculnya berbagai tafsir di tengah masyarakat.
Pemerintah Kota Blitar memiliki ruang untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Sementara KONI dan cabang olahraga juga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan serta dasar aspirasinya.
Pada akhirnya, kepentingan yang berada di tengah persoalan ini bukan hanya KONI maupun Pemkot Blitar, melainkan atlet dan pembinaan olahraga Kota Blitar.
Kini publik tinggal menunggu: apakah aksi ini akan menghasilkan titik temu, atau justru menjadi awal dari tarik-menarik kepentingan yang lebih panjang? (Vol)
