Trenggalek, Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon untuk mempelajari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali konsep dan strategi yang telah diterapkan di Cirebon guna diterapkan di Trenggalek.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMDes di Cirebon mendapatkan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH) melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri. Bentuk pendampingan tersebut salah satunya berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pemerintahan desa, yang menghadirkan narasumber dari kejaksaan.
“Kolaborasi bersama APH merupakan salah satu bentuk implementasi MoU Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Kejaksaan Negeri. Ini menjadi hal menarik untuk dikaji lebih lanjut,” ujar Sukarodin, Kamis (13/3/2025).
Sukarodin menambahkan bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama), yang menjadi model pengelolaan BUMDes secara kolektif. Salah satu BUMDesma unggulan adalah BUMDesma Sumber Rezeki Wong Gegesik yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Desa (LKD). Selain itu, terdapat empat desa yang mendapat bantuan dalam bentuk BUMDes Mart, yaitu Desa Jatipancur (Kecamatan Greged), Desa Ciawijapura (Kecamatan Susukan Lebak), dan Desa Bobos (Kecamatan Dukupuntan).
“BUMDesma berada di bawah bidang tugas dan fungsi penataan serta kerja sama desa. Mereka bertugas mendampingi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) agar berbadan hukum,” jelasnya.
Menurut politisi PKB tersebut, Kabupaten Trenggalek belum menerapkan konsep serupa, tetapi model pengelolaan BUMDes di Cirebon dapat diadopsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Konsep ini menarik dan dapat menjadi pendorong dalam penguatan ekonomi desa di Trenggalek,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sukarodin menekankan bahwa tujuan utama dari BUMDesma adalah menggalang kekuatan ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memberikan kontribusi dalam penyediaan layanan sosial.
“Kami berharap ada kebijakan yang bisa mendukung pengembangan BUMDes di Trenggalek dengan meniru pola keberhasilan di Cirebon,” pungkasnya.
