BEKASI,Dailyindonesia.co,17 November 2026 — Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi kian menguat menjelang pelaksanaan Aksi Damai Jilid 2. Konsolidasi lintas elemen mencakup praktisi hukum, pegiat antikorupsi, aktivis, tokoh masyarakat, hingga insan pers se-Bekasi Raya, Lahir sebagai respons atas belum adanya langkah tegas terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.
Sejak insiden dugaan pengusiran dan pelecehan verbal terhadap jurnalis Kimsan Indra Simaremare pada 6 Oktober 2026, hingga pelaksanaan Aksi Damai Jilid 1 pada 15 Oktober 2026, Pemkab Bekasi dinilai belum menunjukkan langkah administratif yang memuaskan. Padahal, Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja telah menjabat secara definitif dan memiliki kewenangan penuh selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
Belum Ada Langkah Tegas, Kredibilitas Pemkab Dinilai Terancam
Praktisi hukum dari Advokasi Biro Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menyoroti stagnasi sikap pemerintah daerah. “Belum adanya langkah konkret sangat disayangkan. Secara normatif, Pemkab seharusnya segera bertindak sesuai koridor hukum dan disiplin kepegawaian. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, yang tercoreng adalah kredibilitas Pemkab Bekasi sendiri di hadapan publik,” tegasnya.
Tak Hanya Soal Etika, Juga Akuntabilitas Anggaran
Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman PS, S.Pd., menegaskan tuntutan ini menyentuh aspek yang lebih luas. “Kami menuntut kepastian penanganan laporan hukum jurnalis, evaluasi menyeluruh terhadap jabatan Kadis LH, serta audit transparan atas polemik sewa alat berat di TPA Burangkeng. Ini bukan soal sentimen pribadi, melainkan soal marwah kemerdekaan pers dan akuntabilitas uang rakyat. Jabatan bukan tameng kebal kritik,” ujarnya.
Seruan Bersatu Padukan Kekuatan
Aktivis Bekasi, Frits Saikat, menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk merapatkan barisan. “Ini panggilan moral. Aksi Jilid 2 adalah perlawanan terhadap arogansi kekuasaan. Mari bersatu demi menegakkan keadilan dan martabat kontrol sosial,” ajaknya.
Tokoh masyarakat Saripudin BEKE memberi peringatan tegas: “Bupati harus berani mencopot sebelum gelombang ini meluas ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Jika diabaikan, kami siap mengerahkan dukungan yang jauh lebih besar.”
Lima Tuntutan Mutlak
Koalisi lintas elemen dan Aliansi Pers se-Bekasi Raya menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Copot dan nonaktifkan Syafri Donny Sirait dari jabatannya, karena dinilai mencederai kemerdekaan pers dan melanggar disiplin ASN sesuai PP No. 94 Tahun 2021.
2. Buka transparansi hasil pemeriksaan internal Inspektorat tanpa menunda penyelesaian persoalan.
3. Lakukan audit investigatif oleh BPK dan aparat penegak hukum atas kejanggalan anggaran sewa alat berat di DLH dan operasional TPA Burangkeng.
4. Jalankan proses hukum tanpa intervensi, dukung penyidikan laporan polisi nomor STTLP/B/2576/X/2026/SPKT/Polres Metro Bekasi secara objektif dan profesional.
5. Jamin perlindungan kerja jurnalistik, Bupati diminta mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala OPD untuk menghormati fungsi pers sebagai mitra kontrol sosial pembangunan daerah.












