BLITAR,dailyindonesia.co – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 195 Juta, tengah menjadi sorotan tajam dari masyarakat setempat. Proyek yang dilaksanakan oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirta Mulya Abadi ini diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak memenuhi standar kualitas mutu yang ditetapkan.
Bangunan Rapuh, Warga Temukan Kejanggalan Material
Keresahan warga muncul setelah melihat kondisi fisik bangunan irigasi yang baru selesai. Beberapa bagian bangunan dilaporkan mudah rapuh. Kecurigaan memuncak ketika warga menemukan adanya kejanggalan dalam komposisi material bangunan.
“Kami lihat sendiri, bangunan irigasi itu gampang rontok. Setelah dicek lebih dalam, isinya di dalam itu hanya pasir saja. Campuran semennya minim sekali, bahkan seperti tidak ada,” ungkap salah satu perwakilan warga yang enggan disebut namanya.
Dugaan kuat mengarah pada penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, di mana rasio campuran semen dan material lain yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan konstruksi yang kokoh dan tahan lama, justru diabaikan. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat saluran irigasi cepat rusak dan tidak dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang, sehingga merugikan petani.
Tuntutan Warga dan Tindak Lanjut
Proyek P3-TGAI merupakan program padat karya tunai yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi irigasi tersier, yang dananya langsung disalurkan melalui HIPPA. Dengan adanya temuan ini, warga Ngoran menuntut agar pihak pelaksana, HIPPA Tirta Mulya Abadi, bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan.
Warga mendesak adanya audit kualitas terhadap seluruh infrastruktur irigasi yang telah dibangun dan menuntut agar segera dilakukan pembongkaran serta perbaikan total sesuai standar mutu yang berlaku. Mereka juga berharap instansi terkait, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Dinas Pengairan setempat, segera turun tangan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana dan spesifikasi pengerjaan proyek APBN ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak HIPPA Tirta Mulya Abadi maupun pihak pemerintah daerah terkait dugaan rendahnya kualitas proyek ini.(Vol)
