Trenggalek, dailyindonesia.co –Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama komisi-komisi untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut bertujuan untuk mendengar laporan dari masing-masing komisi terkait pembahasan anggaran yang akan dialokasikan untuk berbagai sektor di Kabupaten Trenggalek.
Ketua Banggar DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa rapat ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan penganggaran di APBD 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi I menyampaikan kendala terkait anggaran untuk Inspektorat yang belum bisa terpenuhi. Menurut Doding, hal ini disebabkan oleh ketentuan yang menyatakan bahwa anggaran untuk Inspektorat harus mencapai 0,75 persen dari total APBD.
Sementara itu, Komisi III mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Komisi ini menilai bahwa peningkatan anggaran sangat penting untuk mendukung program pelayanan satu pintu, guna mempercepat dan mempermudah proses perizinan dan administrasi di Kabupaten Trenggalek.
“Komisi III memandang perlu adanya penambahan anggaran untuk PTSP untuk mendukung program pelayanan cepat dan efisien,” ujar Doding.
Selain itu, Doding juga memaparkan usulan dari Komisi IV yang mencatat adanya perkembangan positif terkait anggaran untuk RSUD dr. Soedomo Trenggalek. Anggaran rumah sakit tersebut mengalami peningkatan signifikan dari Rp 140 milyar menjadi Rp 147 milyar, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Trenggalek.
Meskipun ada kemajuan di beberapa sektor, Doding tidak menampik bahwa masalah infrastruktur, khususnya jalan rusak, masih menjadi sorotan utama. Ia mengungkapkan bahwa untuk memperbaiki jalan rusak di Kabupaten Trenggalek diperlukan anggaran sebesar Rp 250 milyar, sementara anggaran yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp 41 milyar.
“Kondisi jalan di Kabupaten Trenggalek saat ini 72 persen dalam kondisi baik, sementara sisanya membutuhkan perbaikan. Kami berharap ada tambahan anggaran Rp 70 milyar setiap tahunnya untuk memperbaiki infrastruktur jalan,” tutup Doding.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran agar berbagai program dapat berjalan sesuai harapan, terlebih dalam meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur di wilayah tersebut.
