Trenggalek, dailyindonesia.co – Halaman pendopo Manggala Praja Nugraha menjadi saksi ketika sinergi antara KPPBC TMC Blitar (Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C) dan SATPOL PP Kabupaten Trenggalek melakukan pemusnahan terhadap hasil penindakan rokok ilegal. Wakil Bupati Trenggalek, Syah Nata Negara, memberikan keterangan terkait peredaran rokok ilegal yang masih merajalela di kabupaten tersebut.
“Peredaran rokok ilegal ternyata masih sangat tinggi dan besar di Trenggalek. Harapan kami, kepada seluruh masyarakat yang mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, agar segera melaporkan ke Satpol PP.” kata Wakil Bupati Trenggalek Syah NataNegara di depan Pendapa. Selasa (05/12/2023)
Wabup menyoroti bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ilegal, khususnya karena tidak adanya standar produk. Keberadaan rokok tanpa standar dapat membahayakan konsumen, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak akan ada pertanggungjawaban yang jelas.
“Penting untuk menyadari bahwa rokok ilegal dapat merugikan konsumen karena tidak memenuhi standar produk,” katanya. “Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah keuangan negara.”
Wakil Bupati menekankan bahwa rokok ilegal merugikan keuangan negara karena kebijakan cukai rokok dapat menjadi sumber pendanaan untuk berbagai proyek pembangunan. “Dengan cukai rokok, banyak pembangunan dapat dilakukan, termasuk proyek-proyek kesehatan masyarakat seperti pembangunan Puskesmas, rumah sakit, dan berbagai bantuan sosial.”
Mas Syah, sapaan akrabnya, juga menyampaikan rencana untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. “Kita akan melakukan sosialisasi, terutama kepada para produsen rokok, agar mereka segera melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi.” Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada kesulitan dalam perijinan di kabupaten Trenggalek, dan Pemerintah Kabupaten siap membantu apabila ada kendala.
Dengan langkah-langkah tegas dan sinergi antarinstansi, Trenggalek berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok ilegal dan sekaligus memastikan kontribusi cukai rokok untuk pembangunan dapat maksimal.
