OPINI — Oleh: Frits Saikat, Aktivis Kemanusiaan
Bekasi, Dailyindonesia.co //Di tengah deru kesulitan yang masih dihadapi masyarakat luas, penunjukan kabinet yang besar sekaligus pengangkatan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memicu pertanyaan mendasar di ruang publik: untuk siapa sebenarnya panggung kekuasaan ini disiapkan?
Sebagai seseorang yang setiap hari bersentuhan dengan realitas di lapangan ,melihat warga berjuang memenuhi kebutuhan hidup, merasakan sempitnya peluang kerja, dan menyaksikan rapuhnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan ,muncul keresahan yang sulit dibendung. Apakah pembesaran struktur kekuasaan ini benar-benar untuk mempercepat solusi atas persoalan bangsa, atau sekadar bentuk akomodasi politik yang justru membebani rakyat?
Gemuk di Birokrasi, Kering di Solusi Konkret
Struktur pemerintahan yang besar tidak dengan sendirinya menjamin pelayanan yang lebih baik. Justru sebaliknya, ketika kabinet membengkak namun persoalan masyarakat belum menemukan jalan keluar yang nyata, muncul pertanyaan: di mana efektivitasnya?
Harga kebutuhan pokok yang belum stabil, kesempatan kerja yang terbatas, serta kelompok rentan yang masih harus berjuang sendirian — semua ini adalah bukti bahwa penambahan kursi belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembesaran birokrasi yang tidak diiringi hasil yang terukur berpotensi dipersepsikan sebagai pesta pembagian jabat yang membebani anggaran negara, sementara kebutuhan mendasar masyarakat belum sepenuhnya terjawab.
26 Wantimpres: Menasihati atau Menampung Ambisi Politik?
Pelantikan 26 anggota Wantimpres mengundang pertanyaan yang wajar dan layak disampaikan. Apakah persoalan bangsa ini begitu rumit sehingga membutuhkan puluhan penasihat di lingkaran terdekat kekuasaan? Ataukah lembaga ini justru berfungsi sebagai instrumen untuk menampung berbagai faksi politik demi kestabilan yang terlihat di permukaan saja?
Jika dengan puluhan nama besar dan beragam keahlian yang duduk di dalamnya, negara masih belum menunjukkan lompatan signifikan dalam menuntaskan kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan penegakan hukum yang adil, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan marwah dan fungsi lembaga tersebut. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi kompas moral kebijakan justru menjadi beban anggaran yang tidak terukur manfaatnya bagi rakyat.
Kepemimpinan Diuji dari Pilihan yang Sulit
Pada akhirnya, fenomena kabinet yang besar dan Wantimpres yang membengkak ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Seorang pemimpin yang berdaulat harus mampu berkata “cukup” ketika kepentingan rakyat terdesak oleh tuntutan kompromi politik.
Kepemimpinan yang kuat terlihat dari keberanian memprioritaskan efisiensi dan hasil yang nyata di atas kepentingan kelompok. Jika struktur kekuasaan terus membengkak tanpa diiringi perbaikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka publik berhak bertanya: siapa yang sesungguhnya dilayani oleh pemerintahan ini — rakyat kecil, atau kepentingan elite yang duduk di dalam lingkaran istana?
Rakyat tidak butuh tumpukan jabatan yang berderet nama-nama besar. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara yang nyata, hadir tepat waktu, dan menyelesaikan persoalan hidup mereka hari ini juga. Jangan sampai sejarah mencatat rezim ini sibuk memuaskan para elite, sementara rakyatnya dibiarkan berjuang sendiri di tengah himpitan hidup.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini penulis. Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini tidak selalu mencerminkan sikap resmi redaksi. Pembaca dipersilakan menyampaikan pandangan yang berimbang dan berbeda seputar isu ini.
