Trenggalek, Usai Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Peraturan Bupati (Perbup) pendukungnya resmi ditetapkan, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menegaskan bahwa penataan personel dalam struktur pemerintahan harus dilakukan secara cermat dan strategis.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Muh. Husni Tahir Hamid, menekankan bahwa penyusunan SOTK baru tidak boleh berhenti pada pemenuhan formalitas. Menurutnya, struktur baru tersebut harus benar-benar disesuaikan dengan visi-misi Bupati Mochamad Nur Arifin serta arah pembangunan daerah.
“Orang yang nantinya mengisi jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu bekerja dengan baik dan mendukung tercapainya RPJMD hingga 2030 serta RPJPD menuju Net Zero Carbon,” ujar Husni, Kamis (23/10/2025).
Politisi senior Partai Hanura itu menegaskan bahwa keberhasilan program dan kinerja pemerintahan sangat ditentukan oleh kekuatan sumber daya manusia yang menempati posisi strategis. Kesalahan penempatan pejabat, menurutnya, dapat berdampak besar terhadap efektivitas layanan publik maupun realisasi program prioritas.
“Kalau penataan personel amburadul, jangan harap banyak program bisa berjalan maksimal. Harus ada kejelian dalam menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” tegasnya.
Husni mengungkapkan masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan bidang tugas yang mereka emban. Tidak jarang tenaga ahli ditempatkan pada posisi yang kurang relevan, sementara OPD yang sangat membutuhkan keahlian justru kekurangan SDM.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan proses seleksi dan pengisian jabatan secara objektif, profesional, dan berbasis merit.
“Pendeknya, mereka yang menempati jabatan harus benar-benar terseleksi agar tidak terkesan hanya sekadar menghabiskan anggaran. Saya percaya Pemkab mampu menata itu,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Husni juga menyoroti masih banyaknya jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) di beberapa OPD maupun kecamatan. Menurutnya, kondisi ini tidak ideal karena dapat mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan SDM di lingkungan birokrasi.
“Kalau banyak jabatan diisi Plt, ini bisa menandakan kurangnya kesiapan dalam menata SDM. Semoga dengan SOTK baru, semua posisi bisa diisi pejabat definitif yang punya kemampuan sesuai bidangnya,” tandasnya.
