Tulungagung,dailyindonesia.co – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Tulungagung tidak hanya menyeret seorang kepala daerah. Lebih dari itu, operasi ini membuka dugaan adanya pola kekuasaan yang bekerja secara sistematis di balik birokrasi.
Nama Gatut Sunu Wibowo kini berada di pusat pusaran kasus. Ia diduga bukan sekadar menerima uang, tetapi menjadi pengendali dalam skema yang melibatkan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Skema yang Diduga Terbangun dari Dalam Sistem
Berdasarkan penelusuran awal, praktik yang terjadi tidak berdiri sebagai transaksi tunggal. Dugaan mengarah pada pola “setoran” yang dibebankan kepada sedikitnya 16 OPD.
Sumber internal yang mengetahui dinamika birokrasi menyebut, permintaan dana tidak selalu disampaikan secara terbuka. Namun, ada pola yang dipahami bersama bahwa setiap proyek atau anggaran memiliki “porsi” yang harus disetorkan.
Dalam beberapa kasus, nilai setoran disebut bisa mencapai hingga 50 persen dari pagu proyek. Jika angka ini benar, maka praktik tersebut berpotensi menggerus kualitas pembangunan dan pelayanan publik secara signifikan.
Peran Perantara dan Mekanisme Pengumpulan
Aliran dana diduga tidak langsung mengalir ke pucuk pimpinan. Peran ajudan dan orang kepercayaan menjadi kunci dalam menjaga jarak antara pemberi perintah dan pelaksana teknis.
Mereka disebut sebagai penghubung yang:
mengatur komunikasi,
menentukan waktu penyerahan,
hingga memastikan target setoran terpenuhi.
Pola ini membuat skema tampak rapi dan sulit terdeteksi, karena tidak semua transaksi terjadi secara langsung.
Tekanan yang Tak Tertulis
Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan adanya tekanan sistematis terhadap pejabat OPD. Sejumlah kepala dinas disebut diminta menandatangani surat pernyataan siap mengundurkan diri.
Dokumen tersebut diduga bukan sekadar formalitas, melainkan alat kontrol.
“Kalau tidak ikut, posisi bisa hilang,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dalam kondisi seperti ini, pilihan menjadi sempit. Beberapa pejabat bahkan disebut harus mencari dana talangan, termasuk dari kantong pribadi, untuk memenuhi permintaan yang ada.
OTT: Titik Bocor dari Sistem yang Tertutup
Operasi yang dilakukan KPK menjadi titik balik. Dari OTT tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak serta uang tunai sekitar Rp335 juta yang diduga bagian dari aliran dana.
Namun, angka ini diyakini hanya sebagian kecil dari total perputaran uang yang disebut telah mencapai miliaran rupiah.
OTT dalam kasus ini tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga membuka pintu untuk membongkar struktur yang lebih besar.
Siapa Lagi yang Akan Terseret?
Hingga saat ini, baru beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penyidikan masih terus berkembang.
KPK memiliki ruang untuk:
menelusuri aliran dana,
mengurai peran masing-masing pihak,
serta mengungkap kemungkinan keterlibatan aktor lain.
Dalam banyak kasus serupa, penetapan tersangka tambahan sering terjadi setelah konstruksi perkara semakin kuat.
Dampak yang Lebih Luas
Jika dugaan ini terbukti, maka dampaknya tidak hanya pada aspek hukum. Praktik seperti ini berpotensi:
menurunkan kualitas proyek,
membebani anggaran daerah,
serta merusak integritas birokrasi.
Lebih jauh, sistem setoran semacam ini dapat menciptakan lingkaran korupsi yang terus berulang, di mana jabatan menjadi alat untuk mengumpulkan keuntungan, bukan melayani publik.
Menguji Komitmen Pemberantasan Korupsi
Kasus ini kini menjadi ujian bagi penegakan hukum. Publik menanti sejauh mana pengusutan akan dilakukan apakah berhenti pada pelaku utama, atau menembus hingga ke akar sistem yang memungkinkan praktik ini terjadi.
Di Tulungagung, OTT bukan sekadar penangkapan. Ia adalah pintu masuk untuk melihat bagaimana kekuasaan, tekanan, dan uang bisa saling terkait dalam satu sistem yang selama ini berjalan di balik layar.(Vol)
