Trenggalek, Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra membahas Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Tahun 2025 di Aula DPRD Trenggalek, Senin (11/8/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menekankan bahwa banyak persoalan yang muncul dari berbagai sektor, mulai dari sosial, kebencanaan, ketenagakerjaan, kebudayaan, hingga kearsipan.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah bedah kamar bagi lansia yang digagas Dinas Sosial. Menurutnya, program tersebut penting agar para orang tua di usia senja dapat menikmati hidup lebih layak.
“Jika ada lansia yang kamar tidurnya tidak layak, tentu sangat memprihatinkan. Program ini bertujuan agar mereka mudah ke kamar mandi dan bisa beribadah dengan khusyuk,” ungkap Sukarudin.
Selain itu, ia juga menyoroti usulan pembangunan bronjong dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang belum mendapat alokasi anggaran. Padahal, menurutnya, kebutuhan itu krusial untuk mengantisipasi bencana.
Di bidang ketenagakerjaan, Sukarudin mendorong Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) memfasilitasi job fair sebagai upaya nyata menekan angka pengangguran. “Job fair bisa mempertemukan perusahaan dengan para pencari kerja muda profesional,” ujarnya.
Tak hanya persoalan sosial dan ketenagakerjaan, pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian. Ia menilai tradisi tiban khas Trenggalek yang bernilai sportivitas sekaligus dipercaya sebagian masyarakat berkaitan dengan turunnya hujan, perlu didukung anggaran. “Kami dorong agar pada tahun 2026 melalui KUA–PPAS bisa mendapat alokasi,” katanya.
Sementara itu, di sektor kearsipan dan perpustakaan, Sukarudin menekankan pentingnya penyelamatan letter C desa yang banyak mengalami kerusakan. “Ini harus segera diselamatkan melalui kerja sama dengan desa,” pungkasnya.
