Trenggalek, Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di Aula DPRD, Jumat (8/8/2025). Sejumlah isu pendidikan menjadi sorotan utama, mulai dari penguatan semangat kebangsaan di sekolah hingga usulan penambahan insentif bagi tenaga pendidik PAUD, TK, dan madrasah diniyah (madin).
Anggota Komisi IV, Sukarudin, menekankan pentingnya menanamkan jiwa patriotisme sejak dini. Ia mengusulkan agar setiap sekolah rutin memutar lagu kebangsaan sebelum pelajaran dimulai, sekaligus membentuk grup paduan suara di SMP negeri maupun swasta.
“Untuk membentuk karakter cinta tanah air, anak-anak perlu dibiasakan dengan lagu kebangsaan. Selain diputar setiap pagi, sekolah juga harus punya paduan suara,” ujarnya.
Selain persoalan karakter, Komisi IV juga menyoroti kesejahteraan guru PAUD dan TK. Menurut Sukarudin, para pendidik di jenjang awal pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak generasi unggul. Saat ini, insentif mereka sekitar Rp500 ribu per bulan. DPRD mendorong agar jumlah tersebut dinaikkan menjadi minimal Rp600 ribu.
“Pendidik PAUD dan TK ini yang menyiapkan bibit unggul. Jadi wajar kalau kita perjuangkan tambahan penghasilan mereka,” tegas politikus senior PKB itu.
Dalam rapat, status kelembagaan TK juga menjadi perhatian. Sukarudin menyebut ada empat TK yang berpotensi dinegerikan. Namun, hal ini menimbulkan persoalan lantaran guru tetap yayasan (GTY) terancam tidak bisa mengajar jika seluruh tenaga pendidik harus berstatus negeri.
“Kita akan mencari solusi agar GTY tetap bisa mengajar di sana,” tambahnya.
Komisi IV juga menyoroti kekurangan tenaga pengajar Bahasa Jawa. Banyak sekolah belum memiliki guru untuk mata pelajaran tersebut. Sukarudin mendorong adanya alokasi anggaran workshop bagi guru agar pembelajaran Bahasa Jawa dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, pembiayaan pendampingan madin turut dibahas. Saat ini, anggaran dari pemerintah provinsi sudah berjalan enam bulan, sementara dalam draf APBD Trenggalek hanya tiga bulan. Komisi IV mendorong agar diperpanjang menjadi lima bulan, bahkan ditargetkan penuh satu tahun pada APBD 2026.
“Tambahan pendapatan juga perlu diberikan bagi guru di sekolah swasta. Nilainya bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang penting program ini masuk, jangan sampai hilang di APBD 2026, karena sangat penting untuk mendukung pendidikan kita,” pungkas Sukarudin.
