Trenggalek, Rapat kerja Komisi I DPRD Trenggalek bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra yang digelar di ruang Banggar DPRD, Jumat (8/8/2025), menyoroti dua isu utama: pengelolaan aset daerah dan keterbatasan anggaran bantuan partai politik (Banpol).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir, menegaskan bahwa persoalan aset muncul karena masih rendahnya pemahaman sebagian OPD terhadap tugas dan tanggung jawab pengelolaan. Ia menekankan, aset yang tidak dimanfaatkan justru berpotensi menjadi beban daerah.
“Masalahnya, ada yang belum paham betul soal tugasnya. Kalau tidak paham, ya aset akan terus mangkrak,” ujar Husni.
Ia mencontohkan kasus kolam renang Tirta Jwalita yang status kepemilikannya berada di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, namun pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata. Hingga kini, fasilitas publik tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau ini tidak dimanfaatkan, patut kita pertanyakan. Kenapa aset sebesar itu tidak bisa digunakan? Apalagi ini aset publik,” tegasnya.
Husni menjelaskan, sistem yang berlaku saat ini menempatkan OPD sebagai penanggung jawab langsung atas aset di bidang masing-masing, sementara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) hanya bertindak sebagai koordinator. Menurutnya, skema tersebut rawan menimbulkan masalah jika OPD tidak memahami prosedur secara menyeluruh.
Selain soal aset, rapat juga menyinggung keterbatasan anggaran Banpol. Husni mengaku kecewa karena nilai Banpol di Trenggalek belum bisa setara dengan daerah lain akibat rendahnya kapasitas fiskal.
“Kita ingin sama, tapi fiskal kita rendah. Itu alasan yang selalu muncul,” kata politikus senior Partai Hanura tersebut.
Ia memperkirakan, alokasi Banpol tahun 2026 masih akan sama dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah realistis untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau dipaksakan naik tanpa hitungan matang, justru bisa membebani APBD,” jelasnya.
Meski begitu, DPRD tetap berkomitmen mendorong pemanfaatan aset daerah secara maksimal agar dapat menjadi sumber pendapatan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.
“Kalau aset bisa dikelola dengan baik, hasilnya bisa kembali ke masyarakat. Sehingga aset tidak menjadi beban, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan,” pungkas Husni.
