Trenggalek, dailyindonesia.co – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Husni Tahir, mengungkapkan keprihatinannya terkait pendanaan terhadap tugas-tugas wajib pemerintahan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rabu (14/11/2024), di tengah pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Husni, tugas OPD di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi sorotan utama. Ia menilai anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. “Ketika kita sandingkan dengan anggaran yang ada serta hasil manfaat, itu sangat tidak sebanding. Akibatnya, potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digali tidak maksimal,” tegas politisi Partai Hanura tersebut.
Husni mencontohkan pengelolaan reklame yang dianggap belum optimal. “OPD terkait tidak bisa mengontrol semua reklame karena minimnya dana operasional. Padahal, jika dimaksimalkan, ini bisa menjadi sumber pendapatan daerah,” imbuhnya.
Ia menyoroti dua OPD yang menurutnya perlu dioptimalisasi anggarannya, yakni Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, serta kecamatan. “Peran kecamatan sebagai perpanjangan tangan bupati sangat penting. Koordinasi antara masyarakat dan kecamatan harus berjalan dengan baik, namun seringkali terjadi kesenjangan komunikasi,” katanya.
Husni berharap pengalokasian anggaran ke depan lebih berpihak kepada kebutuhan yang mendukung kepentingan masyarakat. “Anggaran itu harus digunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat nyata, bukan untuk sesuatu yang kurang relevan,” tukasnya.
Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025 sendiri sedang berlangsung dan dijadwalkan selesai pada akhir November mendatang. Rapat-rapat bersama OPD dilakukan untuk memastikan anggaran disusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
