Trenggalek, dailyindonesia.co – DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna di Graha Paripurna, Jumat (24/11), dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi serta penetapan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk tahun 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan adanya pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang menjadi tantangan besar bagi Pemkab Trenggalek. Penurunan ini khususnya berdampak pada sektor fisik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Dulu biaya sektor fisik ini ditanggung pusat, namun kini harus dibiayai melalui APBD. Padahal kebutuhan di lapangan sangat banyak,” ujar Doding. Ia menyebut, DAK sektor fisik turun hingga Rp 15–30 miliar, dari asumsi awal Rp 173 miliar menjadi Rp 155 miliar.
Politisi PDIP itu menekankan perlunya solusi cepat agar pembangunan fisik di Trenggalek tidak terganggu. “Kami harus berinovasi dan memanfaatkan APBD secara efektif untuk menutupi kekurangan ini,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 17 Ranperda untuk 2025 ditetapkan sebagai fokus legislasi. Dari jumlah tersebut, empat diusulkan oleh DPRD, sepuluh oleh eksekutif, dan tiga lainnya merupakan program kumulatif. Ranperda tersebut mencakup pembahasan APBD Induk dan APBD Perubahan.
Sementara itu, Pjs. Bupati Trenggalek, Dyah Wahyu Ermawati, dalam paparannya menjelaskan bahwa Pemkab akan memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sembari meminimalisasi kegiatan seremonial.
“Kami akan fokus pada belanja modal dan optimalisasi sumber pendapatan daerah. Ini penting agar pembangunan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Dyah Wahyu.
Dyah juga menggarisbawahi pentingnya strategi untuk memastikan roda pembangunan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran. “Kita akan terus mengupayakan kebijakan yang mendukung prioritas kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi Trenggalek untuk menyusun langkah strategis guna menghadapi tantangan anggaran sekaligus memastikan percepatan pembangunan di tahun mendatang.
